Home Berita FSGI: Guru Jangan Diwajibkan Presensi ke Sekolah

FSGI: Guru Jangan Diwajibkan Presensi ke Sekolah

Jakarta – guru.or.id – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi masih adanya pemerintah daerah yang mewajibkan guru tetap hadir ke sekolah untuk absen sidik jari. Demikian ini menimbulkan risiko guru terpapar Covid-19 menjadi lebih besar.

Wakil Sekjen FSGI Fahriza Tanjung mengatakan pihaknya mencatat setidaknya 42 guru meninggal akibat Covid-19. Fahtiza mengatakan memang belum bisa diketahui secara pasti asal mula guru-guru tersebut terpapar Covid-19.

Tapi, menurut dia, kewajiban datang ke sekolah sangat berbahaya. “Bisa kita lihat adalah beberapa model penyebaran guru ini. Pertama bisa karena keluarganya. Masalahnya adalah ketika di keluarga kena Covid-19, sementara ada kewajiban untuk hadir ke sekolah. Hal ini kan berpotensi menyebarkan kepada rekan-rekan guru lainnya,” kata Fahriza, dalam telekonferensi, Sabtu (22/8).

Ia mencontohkan yang terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan, di Surabaya ada peraturan guru wajib ke sekolah untuk absen sidik jari. Di samping itu, informasi terakhir menyebutkan puluhan guru di Surabaya meninggal karena Covid-19.

Kini, ada guru yang tinggalnya berada di kota berbeda dengan sekolah tempatnya bekerja sehingga menambah risiko guru terpapar Covid-19. Sebab itu, FSGI meminta agar guru tidak diwajibkan datang ke sekolah jika aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan melalui dalam jaringan (daring).

“Ini menjadi peringatan bagi pemerintah di tengah upaya Kemendikbud melakukan relaksasi pembukaan sekolah. Kami berharap, pemerintah harus berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah yang akan membuka sekolah,” kata Fahriza.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Agustus 2020 lalu menyatakan bahwa guru tidak diwajibkan memenuhi mengajar 24 jam dalam satu pekan. Fahriza menjelaskan, kebijakan ini terlambat karena tahun ajaran baru sudah dimulai sejak 13 Juli 2020 lalu.

Adanya keterlambatan kebijakan tersebut, menurut dia, menyebabkan sekolah pemerintah daerah dan sekolah sudah menyusun peraturan untuk kegiatan pembelajaran. “Sekolah sudah harus mempersiapkan sejak awal. Harus mempersiapkan jadwal, persiapan pembelajaran itu harus jauh-jauh hari dilakukan. Ini yang saya kira menjadi persoalan,” jelas dia. (sumber : Republika)

Avatar
guruorid
Tim Redaksi guru.or.id

Stay Connected

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Must Read

Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


+ five = 13