Menu

Mengapa Aila Tetap Menolak Legislasi RUU P-KS

Wahai orang tua, MELIHAT perkembangan proses legislasi yang terjadi di DPR yang diikuti dengan aksi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, AILA INDONESIA sebagai organisasi yang sejak awal melakukan pengkajian kritis terhadap RUU P-KS, serta produk perundangan lainnya terkait perempuan, anak dan keluarga, merasa perlu untuk menyatakan kembali sikap dan pandangannya:

Mengapa Aila Tetap Menolak Legislasi RUU P-KS

1. Menolak desakan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebab merupakan desakan yang irasional dan tidak beralasan secara filosofis, normatif, dan sosiologis.

2. Tuntutan pengesahan terhadap RUU P-KS bukanlah tuntutan mayoritas mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Tuntutan pengesahan RUU P-KS telah disusupkan oleh kelompok berpaham “kebebasan seksual ” yang ingin mendompleng aksi mahasiswa terkait isu korupsi serta agenda reformasi lainnya.

3. Kampanye kebebasan seksual yang diusung oleh para pendukung RUU P-KS dan para penolak pasal zina dan LGBTe dalam RKUHP, AILA nilai telah mengotori gerakan mahasiswa dan masyarakat yang selama ini telah tulus berjuang demi mewujudkan bangsa Indonesia yang bermoral dan beradab.

4. Permintaan revisi secara substantif terhadap RUU P-KS bukan datang dari segelintir organisasi, namun menjadi pendapat banyak pakar hukum, akademisi, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang otoritatif. Revisi secara substantif terhadap RUU P-KS pun menjadi semangat sebagian besar anggota Panja RUU P-KS, saat mengatakan bahwa RUU P-KS lebih tepat diubah menjadi RUU “Kejahatan Seksual” dan diperbaiki substansinya supaya tak mengakomodasi perilaku seksual menyimpang seperti zina dan LGBT.

5. Pada kesempatan ini kami mengajak mahasiswa untuk terus bergerak menolak dan mengkritisi RUU P-KS serta RUU bermasalah lainnya, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan agama, tanpa kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi proses legislasi yang sedang berjalan.

“Pastikan tidak terjadi lagi pengesahan berbagai RUU yang tidak melalui proses pengkajian secara mendalam, cacat secara formil maupun materil, dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat.”

6. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, kami sangat berharap dapat menerima aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait produk perundangan yang ada. Masukan dari berbagai elemen di tengah masyrakat sangat diperlukan untuk memastikan RUU tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak mengusik rasa keadilan di masyarakat.

Demikian pernyataan sikap AILA INDONESIA, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi proses legislasi yang sedang berjalan.

Jakarta, 25 September 2019
AILA INDONESIA

Demikian hal yang menjadi pertimbangan mengapa Mengapa Aila Tetap Menolak Legislasi RUU P-KS. Semoga AILA INDONESIA sebagai organisasi yang sejak dulu melakukan pengkajian kritis terhadap RUU P-KS, serta produk perundangan lainnya terkait perempuan, anak dan keluarga dapat memberikan yang terbaik terhadap perundang-undangan yang terkait dengan keluarga agar produk undang-undang menjadi baik.

Tim Redaksi guru.or.id

No comments

Leave a Reply


nine − = 3