Jokowi: Beban Administrasi Guru Jadi Masalah Pendidikan
JAKARTA – Presiden Joko Widodo menilai beban administrasi guru menjadi masalah pendidikan. Guru terlalu fokus pada persyaratan administrasi yang harus diselesaikan, sehingga hal ini mengakibatkan bergesernya fokus pada proses pembelajaran.
Pada survei Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional yang diadakan pada hari Jumat (3/4/2020) bahwa kualitas guru berpengaruh pada penilaian tersebut.
“Saya sudah sering menekankan dan hal ini perlu digarisbawahi, mengenai beban administrasi guru. Guru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar tetapi lebih banyak digunakan untuk mengurusi administrasi sekolah,”ujar Jokowi pada ratas (rapat terbatas) Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam PISA.
Jokowi juga menekankan, selain perbaikan pada kualitas dan beban administrative guru, perbaikan ini juga harus dilakukan, yakni pada aspek peraturan, regulasi, anggaran, infrastruktur, dan manajemen sekolah.
Hal yang tidak kalah penting adalah perbaikan lingkungan belajar siswa termasuk motivasi belajar dan menekan tindakan perundungan di sekolah.
Tujuan dilakukan penilaian PISA ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa di dunia secara komprehensif, yang meliputi kemampuan membaca, Matematika, dan sains. Dari hasil survey PISA tahun 2018 menunjukkan skor rata-rata Indonesia menurun di tiga bidang kompetensi dengan penurunan paling besar di bidang membaca yakni 371 di posisi 74. Rata-rata kemampuan membaca negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki skor 487.
Sementara kemampuan matematika berada di skor 379 dengan posisi 73 dan kemampuan sains dengan skor 396 di posisi 71.
Hal ini tentu menjadi evaluasi untuk seluruh lapisan pemerintah dan tenaga pendidik guna memperbaiki sistem secara menyeluruh.
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim setelah Ratas bersama Presiden Jokowi mengatakan ia memastikan bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran guru harus saling berkomunikasi. Ia juga memastikan pelatihan guru tidak hanya teoritis seperti yang berlaku saat ini.
“Bukan hanya seminar, pelatihan guru sifatnya praktik dan benar-benar belajar di sekolah lain yang kualitasnya lebih baik. Tapi melalui pelatihan dimana adanya interaksi guru dan guru dalam classroom. Observasi dan feedback,”kata Nadiem.
Kemendikbud bakal mendorong program pendidikan profesi guru di berbagai institusi lokal dan internasional.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya bakal memastikan guru penggerak di sekolah diberikan otonomi dalam penggunaan anggaran dan fasilitas teknologi. Hal ini dilakukan agar mereka fokus mendidik guru-guru lain, bukannya terdistraksi perkara administratif seperti yang dikritisi Jokowi.
Sebelumnya, Kemendikbud membuka peluang bagi organisasi masyarakat untuk melakukan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah. Nantinya organisasi yang terpilih bakal melakukan pelatihan kepada guru PAUD, SD maupun SMP. Pelatihan akan berkutat seputar Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter yang bakal diselenggarakan mulai tahun depan.
